loading...

"Guru di Negeri Tanpa Karakter"

loading...
Loading...
Oleh: Asep Sapaat, Pemerhati Karakter Guru, Co-Founder Character Building Indonesia

The only thing in the world not for sale is CHARACTER”
(Antonin Scalia)

BOGOR - Ujaran yang satu ini amat populer, “Knowledge is power, but character is more”. Maka, tahukah Anda apa pesan rektor Technische Hogeschool saat Soekarno diwisuda? “Tuan Soekarno, suatu saat ijazah ini bisa robek dan hancur. Dia tak abadi. Ingatlah satu-satunya yang abadi, karakter”. Karakter sangat esensial. Sayang kerap disepelekan. Padahal, setiap detik perjalanan hidup kita, itulah episode pendidikan karakter.


Antonin Scalia (1998) menegaskan arti pentingnya karakter dalam kehidupan manusia. Dia menyatakan bahwa karakter harus menjadi fondasi bagi kecerdasan dan pengetahuan. Sebab kecerdasan dan pengetahuan itu sendiri memang dapat diperjualbelikan. Hal yang sudah menjadi pengetahuan umum di era teknologi ini, knowledge is power. Masalahnya, bila orang-orang yang dikenal cerdas dan berpengetahuan tidak menunjukkan karakter, maka tak diragukan lagi bahwa dunia akan menjadi rusak dan semakin buruk. Tanpa karakter, peradaban manusia bisa rusak dan merusakkan.

Ada hal menarik dari kajian yang dilakukan oleh Clinton (1930), Bousfield (1940), Perry (1971), dan Haslett (1976) tentang karakteristik guru ideal. Kejujuran, aspek karakter (afektif) yang selalu muncul dari keempat kajian tersebut. Aspek itu menyertai hal-hal lain bersifat kompetensi (kognitif dan psikomotorik), seperti penguasaan materi ajar, penggunaan metode mengajar efektif, komunikasi efektif, kemampuan memimpin diskusi kelas, dan unsur keterampilan mengajar lainnya. Sejatinya, kajian tersebut memandang kualitas guru ditentukan oleh unsur kompetensi dan karakter. Kompetensi bicara kecerdasan dan keterampilan, sedangkan karakter bicara soal akhlak atau perilaku.

Salah satu bupati di wilayah Sulawesi mengingatkan anaknya jelang dihelat ujian nasional (UN), “Mengapa tak belajar?” Coba terka apa jawaban sang anak? “Guruku bilang, jika tak bisa jawab soal UN, segera pergi ke kamar mandi”. Jawaban penuh makna yang hanya diketahui orang Indonesia. Karena negeri jiran atau negeri asing lain tak akan paham, mengapa tak bisa jawab soal UN harus ke kamar mandi. Di lingkungan pendidikan, kecurangan tak dicegah. Eh malah dibudayakan. Wibawa dan kehormatan profesi guru jadi tergugat karena perilaku oknum. Sejak UN menjadi penentu kelulusan, 2000 – 2013, terjadi peningkatan jumlah oknum guru melakukan contek massal, lebih dari 1300 kasus (Misbach, 2013). Pembunuhan karakter guru dan murid pun terjadi di sekolah. Sungguh suatu anomali.

Persoalan luluhnya karakter guru adalah sebab akibat. Remuk redamnya karakter guru bisa jadi sebab, sekaligus jadi akibat. Tapi, saya lebih melihat persoalan karakter guru sebagai akibat. Pasti ada penyebabnya. Apa itu? Cara berpikir keliru elit pengambil kebijakan. Produknya, kebijakan yang menghancurkan mental dan karakter guru.

Pertama, tak ada keadilan dan kesejahteraan merata bagi guru Indonesia. Guru pegawai negeri sipil yang bersertifikasi bisa dendangkan lagu ‘di sini senang di sana senang’. Tapi amat beda dengan kondisi guru honorer di pelosok negeri. Mereka harus menelan pil pahit, terpaksa lantunkan syair lagu ‘maju tak gentar mesti tak dibayar’. Sama-sama guru, beda nasib.

Masih ada saja kabar seorang guru honorer dibayar Rp 50.000,- sebulan. Bahkan di NTT, beberapa orang guru yang gajinya tak dibayar selama 6 bulan, akhirnya memutuskan menjadi TKI. Wahai penguasa negeri, gaji tukang bangunan saja dibayar Rp 150.000,- per hari. Kerja tukang tak selesai, bangunan tak kelar. Tapi jika kerja guru tak selesai, maka masa depan bangsa taruhannya. Akhirnya bangsa ini ikut sepelekan guru. Untuk menghibur, cukup dikatakan ‘pahlawan tanpa tanda jasa’. Sebuah ungkapan kepalsuan. Guru penuh kisah mengharu biru. Oh Indonesiaku.

Pesan bernada gugatan pun merebak di media sosial. Guru dibayar murah dituntut perbaiki karakter dan akhlak anak-anak. Sedangkan artis sinetron dibayar mahal untuk merusak generasi penerus bangsa ini. Ironi luar biasa. Ketika kebijakan sertifikasi guru muncul, pesan yang ditangkap guru bukan lagi soal peningkatan profesionalisme. Tapi ada peluang mendapatkan tambahan pendapatan satu kali gaji pokok. Karena senyampang tahun hidup tak layak, begitu ada kesempatan, segenap daya upaya dikerahkan demi satu tujuan, lulus sertifikasi. Segala cara dihalalkan. Meski nilai kejujuran pun digadaikan karena palsukan syarat-syarat administrasi kelulusan. Tanya pengambil kebijakan, mengapa ini bisa terjadi? Harkat guru jatuh di titik nadir. Karakter guru terkoyak. Bangsa kehilangan kearifan.

Kedua, produk kebijakan UN terbukti berhasil meremukkan karakter guru. Posisi guru dilematis, terpojok dan terposisi sulit. UN jadi kebijakan penuh pertimbangan politis ketimbang akademis berbasis riset. Realitasnya, karakter guru tergadai karena desakan kepentingan oknum kepsek dan kepala daerah soal reputasi semu mereka. Karena ingin predikat baik, guru diinstruksikan bantu jawab soal. Jika hasilnya baik, itu tetap curang namanya. Nilai UN bagus, yes. Belajar jujur, no. Tapi ada yang lebih mengejutkan. Banyak siswa tak lulus UN. Mengapa? Jawaban benar tapi salah nomor. Hehe, alangkah lucunya UN di negeriku. Anak Indonesia sudah diajari bermental tak percaya diri, korup, dan jahat. Siapa peduli dengan proses. Yang penting hasil, titik. Tanpa disadari, generasi koruptor baru pun siap dilahirkan lewat UN. Masyarakat dengan identitas diri gemar main terabas dan menyukai segala sesuatu yang instan akan terbentuk secara otomatis.

Ketiga, kebijakan perubahan kurikulum berpotensi membunuh kreativitas guru & mental pembelajar mereka. Di Finlandia, kurikulum nasional hanya berlaku umum. Setiap guru diberikan kebebasan mengembangkan metode pengajarannya. Beda dengan di Indonesia. Guru wajib mengikuti kurikulum dari pemerintah pusat yang hampir setiap 5 tahun berubah-ubah. Hal paling penting yang perlu dicatat, perubahan kurikulum lagi-lagi tak berbasis riset. Pelaksanaan perubahan yang grasa-grusu dan tak menyiapkan guru sedari awal jadi penyebab utama. Hasilnya? Tak ada dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan Indonesia. Masalahnya tetap sama dan terkait urusan lama yang belum tuntas.

Tegasnya, kebijakan pendidikan Indonesia masih menitikberatkan pada peningkatan kompetensi semata. Soal peningkatan kompetensi guru, misalnya, sudah banyak dilakukan dengan segala keterbatasannya. Gelaran seminar, pelatihan, workhshop, beasiswa guru sudah menjamur dimana-mana. Sayang, bagaimana cara meneguhkan karakter pendidik (jujur, disiplin, tanggung jawab, dsb) pada diri seorang guru belum atau bahkan (takutnya) tak terpikirkan oleh para pengambil kebijakan. Kompetensi bagaikan mendirikan tangga. Tapi karakter yang menentukan apakah tangga itu bersandar di tempat yang tepat. Guru kompeten (mungkin) banyak. Siapa bisa jawab, berapa banyak guru berkarakter? Karakter tak bisa diajarkan, tapi harus dilatih dan dibiasakan dalam tempaan ujian kehidupan. Idealnya, setiap kebijakan terkait profesi guru musti bisa meningkatkan kompetensi dan memperkokoh fondasi karakter guru secara terintegrasi dan berkesinambungan. Hak hidup guru dicukupi, dan guru didukung infrastruktur kebijakan yang kondusif terhadap pelaksanaan segenap tanggung jawabnya. Satu tak boleh dilupa, perilaku elit pengambil kebijakan harus bisa tunjukkan keteladanan. Jika program kerja pemerintah masih berbasis proyek dan korup, apa yang bisa diharap guru dari sistem dan para pemimpinnya yang tak berkarakter?

Pepatah bijak menyatakan, jika engkau hilang uang, maka engkau tak kehilangan apapun. Jika engkau hilang kesehatan, engkau kehilangan sesuatu. Tapi jika engkau kehilangan karakter, engkau akan kehilangan segalanya. Kita layak khawatir ketika bangsa ini tetap menyepelekan persoalan guru. Jangan-jangan bangsa ini memang tak punya karakter. Karena sesungguhnya karakter amat menentukan identitas suatu bangsa. Jika hari ini penguasa negeri masih memilih bersikap tak patut atas cara menghormati dan memuliakan profesi guru, maka atas nama bangsa ini, hai para guru seluruh Indonesia, baik yang telah wafat atau yang masih ada, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Pak Jokowi – JK serta Pak Anies Baswedan punya cara lebih baik untuk meminta maaf dan mengobati luka hati para guru Indonesia. Saatnya memberikan sedekah terbaik untuk bangsa ini. Apa itu? Mem-VIP-kan guru-guru Indonesia dengan cara-cara penuh kebaikan dan di atas jalan kebenaran.

Selamat hari guru nasional

Sumber: ROL

loading...

0 Response to ""Guru di Negeri Tanpa Karakter""

Post a Comment

Terima Kasih Telah Berkunjung di Pustaka Pandani
Silahkan komentar anda,


Salam

Irfan Dani, S. Pd.Gr

Loading...