Menpan-RB: "Kami tak ingin tambah jumlah PNS yang hanya bisa baca koran dan bermalas-malasan

Yuddy Chrisnandi

SUKABUMI - Kedatangan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi ke Sukabumi dimanfaatkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Adjo Sardjono.

Saat menyambangi kediaman Ketua DPC Hanura Kabupaten Sukabumi, Ade Surahman di Pesona Pangrango, Adjo menyampaikan keluh kesah menyangkut ke birokrasi di Kabupaten Sukabumi.

Minimnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sukabumi menjadi keluhan utama yang disampaikan.

Di hadapan kader Hanura, Ulama, Majeil Talim dan tamu lain yang hadir, Adjo berkeluh kesah.

"Saat ini, jumlah PNS di Kabupaten Sukabumi hanya sekitar 14.700. Padahal, idealnya Kabupaten yang memilik jumlah penduduk seitar 25.000 seharusnya memiliki PNS dua persen dari jumlah penduduk. Namun, saat ini jumlah yang ada hanya mencapai kurang dari satu persen kebutuhan," keluhnya saat memberikan sambutan.

Ia juga meminta agar Kemenpan-RB memberikan solusi terkait hal tersebut. Minimal, kata Adjo, para honorer K2 di Kabupaten Sukabumi yang jumlahnya mencapai sekitar 2.200 bisa diangkat tanpa melalui proses yang rumit.

"Di Kabupaten Sukabumi saat ini, ada 11.000 lebih honorer dari setiap ketegori. Tapi saya berharap untuk yang K2 bisa dipertimbangkan. Jangan sampai Kabupaten Sukabumi disamakan dengan daerah lain," pintanya.

Menanggapi keluhan tersebut, Menpan-RB, Yuddy Chrisnandi mengatakan, memang hampir di setiap daerah pasti kekurangan PNS.

Namun, dengan pola saat ini, pihaknya ingin mengubah pola birokrasi lama. Ia mengaku, langkah moratorium PNS diberlakukan salah satunya agar ada optimalisasi kinerja para abdi negera.

"Kami tak ingin menambah lagi jumlah PNS yang hanya bisa baca koran dan bermalas-malasan. Dengan jumlah yang ada saat ini, kami ingin melihat optimalisasi kinerjanya. Saya tak mau pandangan miring terhadap PNS yang jumlahnya bengkak dan hanya bisa bermalas-malasan ditambah lagi dengan yang baru," tuturnya.

Tapi dirinya mengaku, keluhan yang disampaikan Sekda Kabupaten Sukabumi ini akan dikaji. Ia berjanji, Sukabumi menjadi salah satu daerah prioritas yang akan diperhatikan di bawah kementeriannya.

Diketahui, sebelum menyambangi kediaman Ketua DPC Hanura Kabupaten Sukabumi, Yuddy melakukan inspeksi mendadak di sejumlah intansi di Kota Sukabumi. Polres Sukabumi Kota menjadi intansi pertama di tubuh kepolisian di Jawa Barat yang didatanginya.

Dari hasil inpeksinya, dia mengaku cukup puas melihat pelayanan di Polres Sukabumi Kota terhadap masyarakat.

"Meskipun terbilang ini hari libur, tapi pelayanan terhadap masyarakat cukup bagus. Walaupun mayarakat baik yang ingin memperpanjang SIM dan lainnya sudah tak nampak, tapi petugas tetap siaga," bebernya.

Setelah itu, dirinya menyambangi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Kota Sukabumi. Saat turun dari mobil, salah satu menteri muda di kabinet Presiden Jokowi-JK ini langsung berkeliling melihat apa yang dimiliki BBPBAT. Ia bahkan tak menghiraukan protokoler yang sudah disiapkan dalam penyambutan.

Usai melakukan pemantauan, Ia mengaku kedatangannya memang untuk melakukan cek di setiap instansi tentang pelayanan kepada masyarakat. Karena, saat ini dirinya tak ingin lagi ada keluhan dari masyarakat karena tak mendapatkan pelayanan.

Pola berpikir yang dulunya birokrasi priyayi artinya birokrat yang harus dilayani harus berubah menjadi birokrasi masyarakat. Di mana, para abdi negara lah yang harus melayani masyarakat seperti harapan Presiden RI Joko Widodo.

"Siap-siap saja seluruh aparatur di Indonesia. Karena saya akan melakukan sidak demi terciptanya pelayanan maksimal kepada masyarakat," ancamnya.

Sumber: jpnn

Tweet