Jakarta - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo menyatakan pemerintah telah gagal mewujudkan guru yang profesional. Ia berpendapat pemerintah telah gagal melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen (UUGD).
Sulistyo mengatakan seharusnya paling lambat sepuluh tahun sejak UUGD tersebut disahkan, guru sudah berkualifikasi pendidikan S1 atau D4 dan telah bersertifikat pendidik seperti tercantum dalam pasal 82 ayat 2.
"Tetapi sampai sekarang, sekitar 40 persen guru belum S1 atau D4 dan masih sekitar 45 persen guru belum bersertifikat pendidik," katanya.
Selain itu, ia juga berpendapat masih banyak guru yang diperlakukan diskriminatif. Hal itu misalnya, kata Sulistyo dengan memberi upah guru sebesar Rp 250 ribu per bulan. "Sungguh tidak manusiawi," katanya.
Sulistyo mengatakan banyak ditemui kasus di mana guru yang telah bersertifikat pendidik belum menerima tunjangan profesi guru. Ia menilai pembayaran tunjangan pada tahun ini justru lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya.
"Tidak masuk satu hari karena sakit sangat keras, guru tetap tidak memperoleh tunjangan. Ada guru di Bekasi, sudah meninggal saja keluarganya masih diminta mengembalikan tunjangan yang telah diterimanya," katanya.
Ke depannya, ia berharap kemendikbud dapat melakukan langkah-langkah yang lebih jelas dan terukur agar UUGD dapat dilaksanakan dengan baik. "Masih ada waktu sekitar enam bulan sampai Desember 2015. Seyogyanya, program dan kegiatan yang untuk pencitraan dikurangi, kami sudah bosan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam menyatakan peningkatan kualitas guru merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda). Ia mengatakan pemda punya kewenangan yang lebih luas dalam hal meningkatkan kualitas guru dibandingkan pemerintah pusat.
"Guru itu utusan pemda, jadi kewenangan peningkatan kualitas guru ada di pemda," kata Nizam saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (16/6).
Meski begitu, Nizam menegaskan bahwa pemerintah pusat sudah jelas dalam menyusun regulasi perihal peningkatan kualitas guru.
"Menurut saya, kebijakan kemendikbud sudah sangat jelas, terutama dalam hal pembinaan mutu guru, sertifikasi guru, serta tunjangan guru," kata Nizam.
Sulistyo mengatakan seharusnya paling lambat sepuluh tahun sejak UUGD tersebut disahkan, guru sudah berkualifikasi pendidikan S1 atau D4 dan telah bersertifikat pendidik seperti tercantum dalam pasal 82 ayat 2.
"Tetapi sampai sekarang, sekitar 40 persen guru belum S1 atau D4 dan masih sekitar 45 persen guru belum bersertifikat pendidik," katanya.
Selain itu, ia juga berpendapat masih banyak guru yang diperlakukan diskriminatif. Hal itu misalnya, kata Sulistyo dengan memberi upah guru sebesar Rp 250 ribu per bulan. "Sungguh tidak manusiawi," katanya.
Sulistyo mengatakan banyak ditemui kasus di mana guru yang telah bersertifikat pendidik belum menerima tunjangan profesi guru. Ia menilai pembayaran tunjangan pada tahun ini justru lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya.
"Tidak masuk satu hari karena sakit sangat keras, guru tetap tidak memperoleh tunjangan. Ada guru di Bekasi, sudah meninggal saja keluarganya masih diminta mengembalikan tunjangan yang telah diterimanya," katanya.
Ke depannya, ia berharap kemendikbud dapat melakukan langkah-langkah yang lebih jelas dan terukur agar UUGD dapat dilaksanakan dengan baik. "Masih ada waktu sekitar enam bulan sampai Desember 2015. Seyogyanya, program dan kegiatan yang untuk pencitraan dikurangi, kami sudah bosan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam menyatakan peningkatan kualitas guru merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda). Ia mengatakan pemda punya kewenangan yang lebih luas dalam hal meningkatkan kualitas guru dibandingkan pemerintah pusat.
"Guru itu utusan pemda, jadi kewenangan peningkatan kualitas guru ada di pemda," kata Nizam saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (16/6).
Meski begitu, Nizam menegaskan bahwa pemerintah pusat sudah jelas dalam menyusun regulasi perihal peningkatan kualitas guru.
"Menurut saya, kebijakan kemendikbud sudah sangat jelas, terutama dalam hal pembinaan mutu guru, sertifikasi guru, serta tunjangan guru," kata Nizam.
Sumber: cnnindonesia
0 Response to "Pemerintah Dinilai Gagal Ciptakan Guru Berkualitas"
Post a Comment
Terima Kasih Telah Berkunjung di Pustaka Pandani
Silahkan komentar anda,
Salam
Irfan Dani, S. Pd.Gr