Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Papua mengandalkan program Guru Garis Depan (GGD) dalam meningkatkan pelayanan menuju pemerataan pendidikan sebagaimana diharapkan berbagai pihak. Sebab, dalam beberapa tahun ini, banyaknya guru yang ditempatkan di daerah terpencil di Papua, meninggalkan tugas mereka.
Kepala Disdikbud Provinsi Papua Elias Wonda, di Jayapura, mengatakan, program GGD diutamakan bagi daerah yang teridentifikasi tingkat pelayanan pendidikannya masih rendah.
“Program GGD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sebagai langkah nyata pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan guru di Indonesia termasuk sejumlah kabupaten di Papua khususnya di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T),” katanya, Senin (8/6/2015).
Elias menjelaskan, pada Mei 2015 lalu beberapa kabupaten di Papua mendapat program GGD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Kami berharap dengan adanya program GGD pada beberapa kabupaten di Papua dapat memenuhi kebutuhan guru serta memajukan pendidikan di wilayah ini,” ujarnya.
Dia menuturkan, penempatan GGD pada sejumlah kabupaten di Papua sesuai kebutuhan guru pada masing-masing kabupaten yakni Kabupaten Deiyai, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Raja Ampat, Supiori, Waropen dan Yalimo.
“Kami mengharapkan dengan hadirnya GGD ini pendidikan di Papua mengalami perubahan, terutama untuk pemenuhan kekurangan guru, pasalnya, banyak guru yang ditugaskan di daerah tetapi lebih banyak tinggal di kota atau meninggalkan tempat tugas,” katanya lagi.
Dia menambahkan, dengan hadirnya program GGD diharapkan dapat memenuhi kebutuhan guru di Papua, sebab GGD merupakan komitmen pemerintah berupa penempatan guru jangka panjang, yang berbeda dengan penempatan guru secara temporer.
“Program GGD ini seperti inisiatif semacam SM3T (Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal) atau program pengiriman guru oleh lembaga non-pemerintah yang mengirimkan guru untuk jangka pendek,” ujar Elias.
Kepala Disdikbud Provinsi Papua Elias Wonda, di Jayapura, mengatakan, program GGD diutamakan bagi daerah yang teridentifikasi tingkat pelayanan pendidikannya masih rendah.
“Program GGD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sebagai langkah nyata pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan guru di Indonesia termasuk sejumlah kabupaten di Papua khususnya di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T),” katanya, Senin (8/6/2015).
Elias menjelaskan, pada Mei 2015 lalu beberapa kabupaten di Papua mendapat program GGD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Kami berharap dengan adanya program GGD pada beberapa kabupaten di Papua dapat memenuhi kebutuhan guru serta memajukan pendidikan di wilayah ini,” ujarnya.
Dia menuturkan, penempatan GGD pada sejumlah kabupaten di Papua sesuai kebutuhan guru pada masing-masing kabupaten yakni Kabupaten Deiyai, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Raja Ampat, Supiori, Waropen dan Yalimo.
“Kami mengharapkan dengan hadirnya GGD ini pendidikan di Papua mengalami perubahan, terutama untuk pemenuhan kekurangan guru, pasalnya, banyak guru yang ditugaskan di daerah tetapi lebih banyak tinggal di kota atau meninggalkan tempat tugas,” katanya lagi.
Dia menambahkan, dengan hadirnya program GGD diharapkan dapat memenuhi kebutuhan guru di Papua, sebab GGD merupakan komitmen pemerintah berupa penempatan guru jangka panjang, yang berbeda dengan penempatan guru secara temporer.
“Program GGD ini seperti inisiatif semacam SM3T (Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal) atau program pengiriman guru oleh lembaga non-pemerintah yang mengirimkan guru untuk jangka pendek,” ujar Elias.
Sumber: nabire
0 Response to "Akibat Banyak Guru Tinggalkan Tugasnya Di Daerah Terpencil Papua, Disdikbud Papua Jalankan Program GGD"
Post a Comment
Terima Kasih Telah Berkunjung di Pustaka Pandani
Silahkan komentar anda,
Salam
Irfan Dani, S. Pd.Gr