MANOKWARI - Pendidikan di tanah Papua, termasuk di Provinsi Papua Barat masih sangat memprihatinkan dan butuh perhatian. Bukti nyata terjadi di Kampung Samuki, Distrik Anggi Gida, Kabupaten Pegunungan Arfak.
Di SD Inpres Sakumi, terdapat enam kelas dengan jumlah murid 63 orang, saat ini hanya diajar oleh seorang guru, itu pun berstatus kontrak. Ironisnya lagi, sang guru kontrak, Marthen Loko mengaku belum pernah melihat kelapa sekolah di SD tempat dia mengajar.
"Saya sudah 1 bulan lebih di sekolah ini, tapi sampai sekarang belum pernah melihat kepala sekolah,’’ ujarnya.
Potret kondisi pembelajaran di SD Inpres Sakumi ini dikeluhkan Marthen Loko kepada anggota Komisi D DPR Papua Barat yang berkunjung di wilayah Pegunungan Arfak ini. Ia meminta agar pemerintah daerah dapat menambah guru serta memperbaiki gedung sekolah.
Marthen Loko menuturkan, sebenarnya ada 3 guru yang mengajar di SD Inpres Sakuni. Namun saat ini hanya dirinya yang berada di tempat, sedangkan 2 guru lainnya mengikuti kursus di Institut Yohanes Surya di Jawa Barat.
Hanya seorang diri menangani 6 kelas, Marthen harus pandai membagi waktu mengajar murid-muridnya. Enam kelas digabung dan dimasukkan dalam 3 ruangan. Kelas 1 dan 2 dijadikan 1 ruangan, demikian juga kelas 3-4 serta kelas 5-6 digabung di satu ruangan.
"Ya, pelajaran yang diberikan bersifat umum,’’ ujar pria asal Toraja ini.
Di era otonomi khusus, Marthen Loko mengetahui bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu program utama selain kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat asli Papua. Namun, ironisnya di SD Inpres Sakuni, saat ini hanya terdapat 1 orang guru.
"Saat ini 1 orang guru, saya guru kontrak. Sebelum saya ada di sini, ada 2 orang guru, tapi mereka ini sekarang ikut kursus di Institut Yohanes Surya. Saya tiba di Sakumi 16 Februari, sudah 1 bulan lebih saya di sini, tapi saya belum pernah bertemu kepala sekolah,’’ katanya.
Selain kekurangan guru, SD Inpres Sakumi hanya memiliki 3 ruangan kelas, sehingga dua kelas digabung dalam satu ruangan. Kondisi ini tentunya menyebabkan proses belajar mengajar tidak berjalan efektif.
"Saya setengah mati mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Harapan kami pemerintah dapat memperhatikan tenaga pendidik,’’ tuturnya.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi D DPR Papua Barat, Demianus Enos Rumpaidus menyatakan, pihaknya akan menyampaikan ke Dinas Pendidikan untuk memperhatikan kekurangan guru di sekolah-sekolah terisolir. Menurutnya, masalah ini tidak hanya terjadi di Pegunungan Arfak tapi juga di daerah lain sehingga butuh perhatian serius instansi terkait.
Di SD Inpres Sakumi, terdapat enam kelas dengan jumlah murid 63 orang, saat ini hanya diajar oleh seorang guru, itu pun berstatus kontrak. Ironisnya lagi, sang guru kontrak, Marthen Loko mengaku belum pernah melihat kelapa sekolah di SD tempat dia mengajar.
"Saya sudah 1 bulan lebih di sekolah ini, tapi sampai sekarang belum pernah melihat kepala sekolah,’’ ujarnya.
Potret kondisi pembelajaran di SD Inpres Sakumi ini dikeluhkan Marthen Loko kepada anggota Komisi D DPR Papua Barat yang berkunjung di wilayah Pegunungan Arfak ini. Ia meminta agar pemerintah daerah dapat menambah guru serta memperbaiki gedung sekolah.
Marthen Loko menuturkan, sebenarnya ada 3 guru yang mengajar di SD Inpres Sakuni. Namun saat ini hanya dirinya yang berada di tempat, sedangkan 2 guru lainnya mengikuti kursus di Institut Yohanes Surya di Jawa Barat.
Hanya seorang diri menangani 6 kelas, Marthen harus pandai membagi waktu mengajar murid-muridnya. Enam kelas digabung dan dimasukkan dalam 3 ruangan. Kelas 1 dan 2 dijadikan 1 ruangan, demikian juga kelas 3-4 serta kelas 5-6 digabung di satu ruangan.
"Ya, pelajaran yang diberikan bersifat umum,’’ ujar pria asal Toraja ini.
Di era otonomi khusus, Marthen Loko mengetahui bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu program utama selain kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat asli Papua. Namun, ironisnya di SD Inpres Sakuni, saat ini hanya terdapat 1 orang guru.
"Saat ini 1 orang guru, saya guru kontrak. Sebelum saya ada di sini, ada 2 orang guru, tapi mereka ini sekarang ikut kursus di Institut Yohanes Surya. Saya tiba di Sakumi 16 Februari, sudah 1 bulan lebih saya di sini, tapi saya belum pernah bertemu kepala sekolah,’’ katanya.
Selain kekurangan guru, SD Inpres Sakumi hanya memiliki 3 ruangan kelas, sehingga dua kelas digabung dalam satu ruangan. Kondisi ini tentunya menyebabkan proses belajar mengajar tidak berjalan efektif.
"Saya setengah mati mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Harapan kami pemerintah dapat memperhatikan tenaga pendidik,’’ tuturnya.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi D DPR Papua Barat, Demianus Enos Rumpaidus menyatakan, pihaknya akan menyampaikan ke Dinas Pendidikan untuk memperhatikan kekurangan guru di sekolah-sekolah terisolir. Menurutnya, masalah ini tidak hanya terjadi di Pegunungan Arfak tapi juga di daerah lain sehingga butuh perhatian serius instansi terkait.
Sumber: JPNN
0 Response to "Memilukan..63 Murid SD di Papua Barat Hanya Diajar Seorang Guru"
Post a Comment
Terima Kasih Telah Berkunjung di Pustaka Pandani
Silahkan komentar anda,
Salam
Irfan Dani, S. Pd.Gr