JAKARTA - Upaya pemerintah mengangkat honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus tes lewat mekanisme sesuai UU Aparatur Sipil Negara (ASN) terus mendapat penolakan. Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) berpendapat, pemerintah sebaiknya melihat hasil tes yang lalu dan tinggal mengganti dengan peserta di bawahnya.
"Pemerintah sebenarnya tidak usah repot-repot dengan penyelesaian honorer K2 asli ini. Lihat saja hasil tes yang lalu, tinggal kemudian diurutkan," kata Ketua Tim Investigasi FHK2I Riyanto Agung Subekti alias Itong kepada JPNN, Rabu (11/3).
Itong menambahkan, passing grade yang teratas itulah yang didahulukan untuk diangkat menjadi CPNS. Di samping melihat masa pengabdian para honorer tersebut, cara ini akan mengurangi biaya atau beban negara.
"Untuk apa buang-buang anggaran lagi. Kan kami ini sudah pernah dites, kalau tes lagi berapa lagi anggaran negara yang keluar. Katanya mau efisiensi, kok malah boros," kritik Itong yang juga Korwil FHK2I Jawa Timur.
Dia berharap, para bupati, walikota, gubernur se-Indonesia membantu pemerintah dalam mengentaskan masalah honorer K2 seperti yang dilakukan Bupati Lamongan. "Kalau semua kada mau mengusulkan honorer K2 yang belum lulus tapi asli, kami yakin masalah ini tidak akan berlarut-larut," tegas Itong.
"Pemerintah sebenarnya tidak usah repot-repot dengan penyelesaian honorer K2 asli ini. Lihat saja hasil tes yang lalu, tinggal kemudian diurutkan," kata Ketua Tim Investigasi FHK2I Riyanto Agung Subekti alias Itong kepada JPNN, Rabu (11/3).
Itong menambahkan, passing grade yang teratas itulah yang didahulukan untuk diangkat menjadi CPNS. Di samping melihat masa pengabdian para honorer tersebut, cara ini akan mengurangi biaya atau beban negara.
"Untuk apa buang-buang anggaran lagi. Kan kami ini sudah pernah dites, kalau tes lagi berapa lagi anggaran negara yang keluar. Katanya mau efisiensi, kok malah boros," kritik Itong yang juga Korwil FHK2I Jawa Timur.
Dia berharap, para bupati, walikota, gubernur se-Indonesia membantu pemerintah dalam mengentaskan masalah honorer K2 seperti yang dilakukan Bupati Lamongan. "Kalau semua kada mau mengusulkan honorer K2 yang belum lulus tapi asli, kami yakin masalah ini tidak akan berlarut-larut," tegas Itong.
Sumber: JPNN
0 Response to "Angkat Honorer K2, Pemerintah Diminta Ambil Patokan Hasil Tes 2013"
Post a Comment
Terima Kasih Telah Berkunjung di Pustaka Pandani
Silahkan komentar anda,
Salam
Irfan Dani, S. Pd.Gr