SPBU KERAP KEHABISAN STOK BBM, GUBERNUR SUMBAR MINTA WARGA TAK PANIK

PADANG - Gu­bernur Sumbar, Irwan Prayitno mengimbau masyarakat untuk tidak panik menghadapi kondisi distribusi BBM di Sumbar. Menurutnya, kondisi saat ini tergolong panic buying karena informasi beredar luas di tengah masyarakat, terkait dengan BBM (Bahan Bakar Minyak). Padahal, jatah BBM bersubsidi saat ini masih aman.

“Kondisi saat ini stok BBM bersubsidi kita masih aman. Namun, kalau pun ke depan stok kita tidak ada atau ber­kurang, maka pemerintah siap turun tangan untuk menun­taskan masalah ini. Sehingga ketidak nyamanan masyarakat karena hal ini bisa dibantu,” ujarnya.

Ditambahkannya, kalau pun kondisi kelangkaan ini terjadi pemerintah bersama masyarakat, pengusaha dan pertamina untuk sama mencarikan solusi yang terbaik. Mengenai pengurangan stok BBM ke Sumbar ditanggapi Irwan, itu belum diketahui. Karena itu merupakan kebijakan dari pusat. Pemerintah daerah hanya menjalankan apa yang diputuskan di pusat.

“Untuk kenaikan harga BBM sendiri itu belum tahu. Hanya saja saat ini kita berharap masyarakat jangan panik karena stok BBM kita masih aman,” ajaknya.

Dari pantauan Haluan di lapangan, Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Padang masih mengalami kekosongan premium, salah satunya di SPBU nomor 11.251.502 depan tugu Adipura tepatnya depan DPRD Sumbar.

Pengawas SPBU Lilik Sup­riadi mengatakan, sebenarnya pasokan SPBU tempatnya masih normal namun karena banyak konsumen yang datang membeli ke tempatnya makanya pasokan BBM jenis premium cepat habis.

“Kabar yang saya dengar ada di sejumlah SPBU mengalami kekosongan, mungkin karena itu para pembeli beralih kesini. Dengan banyaknya pembeli itu makanya pasokan kami cepat habisnya,” ujarnya, Rabu (22/10).

Sementara untuk pengawas SPBU Zulfen yang ada di samping showromm Nissan dengan nomor 14.251.523 juga mengalami kekosongan sejak Selasa (21/10) malam, namun pagi sekitar pukul 10.00 WIB sudah datang lagi pasokannya 14.000 kl. “Untuk hari ini sudah dantang premium satu tank dan nanti akan menyusul satu tank lagi,” ujarnya.

Di SPBU 14.251-522 Keca­matan Lubuk Begalung, Padang, kondisi serupa juga ditemui. Di halaman SPBU terlihat sebuah papan yang bertuliskan “Bensin Habis”.

Pengawas SPBU di sana, Ali Amran mengaku premium sudah mengalami kekosongan dari tanggal 21 Oktober, atau tepat­nya dari Senin malam. Padahal, jatahnya sudah mencapai 16 ribu liter.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, dan Energi (Disperindagtamben) Kota Padang, Dian Wijaya juga menyebutkan kondisi ini bukan disebabkan stok dari Pertamina yang tidak mencukupi. Namun, masalah itu muncul karena adanya isu harga BBM akan naik saat presiden yang baru dilantik. Isu tadi dianggap telah membuat sebagian masyarakat mengambil langkah gegabah yakninya dengan melakukan penimbunan.

Kenaikan BBM Gradual

Pengamat Ekonomi Univer­sitas Bung Hatta, Padang, Prof Niki Lukviarman menilai kenai­kan harga BBM yang diren­canakan pemerintahan Jokowi-JK harus dilakukan secara bertahap. Memang, katanya, secara ekonomi, pemangkasan subsidi yang berimbas kepada kenaikan harga BBM adalah hal yang tak dapat dihindari.

“Harga BBM sudah sangat perlu dinaikkan. Sehingga, dana ratusan triliun yang dibebankan kepada subsidi BBM itu, bisa dialihkan kepada program yang lain,”katanya.

Namun, langkah pemerintah untuk menaikkan harga BBM mencapai Rp3.000 menurutnya kurang tepat. Pemerintah kata­nya, harus menaikkan harga BBM secara gradual. Jika tidak, akan berdampak kepada kegadu­han sosial kemasyarakatan. Idealnya kata dia, pemerintah menaikkan harga BBM maksimal Rp1.500, kemudian tahap selan­jutnya Rp1.500 lagi.

Sebelumnya, Prof Syafruddin Karimi dari Fakultas Ekonomi Unand mengakui kenaikan harga BBM memang sangat mem­beratkan masyarakat menengah ke bawah. Karena dengan kenai­kan BBM, maka secara otomatis, akan berdampak kepada kenaikan harga sembako, dan lainnya. Namun, Syafruddin juga punya pendapat senada dengan Niki. Ia mengatakan, rencana kenaikan BBM yang akan dilakukan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK, sudah tepat.

Ditambahkan pengamat Eko­nomi Unand lainnya, Masyuri Hamidi tingginya harga BBM menyebabkan subsidi terhadap masyarakat harus besar. Seka­rang dengan mengurangi subsidi, beban negara dipindahkan kepada rakyat. Namun, untuk memin­dahkan beban subsidi kepada rakyat ini tidaklah mudah. “Karena akibatnya sangat ba­nyak,” ujar Masyhuri.

Cara yang disarankan Mas­yhhuri adalah pemerintah jelas harus mengkaji kebutuhan dan kekurangan negara dalam sektor impor BBM ini. Kemudian, untuk menaikkan BBM dengan nilai di atas Rp3.000 ini jelas harus dilakukan secara bertahap, tidak bisa dilakukan dalam satu kali kenaikan.

Sementara itu pengamat ekonomi UNP Dr Yulhendri mengatakan dengan pengurangan subsidi BBM akan memberikan dampak jangka pendek. Dengan naiknya harga BBM akan mendo­rong kenaikan harga-harga lainnya dan melemahkan daya beli masyarakat.

Yulhendri mengatakan bahwa kelangkaan BBM tidak akan bisa dihindari. “BBM bukan barang yang bisa diperbaharui. BBM bisa akan habis suatu saat. Dengan diberikan subsidi tentu pema­kaiannya akan lebih banyak oleh masyarakat,” ujarnya.

Sumber: haluan

Tweet