JAKARTA - Ribuan honorer kategori dua (K2) yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia (FHI) mengaku kecewa dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi dinilai tidak pro rakyat kecil dan sering mengeluarkan kebijakan yang tidak berkelanjutan, salah satunya tentang penyelesaian honorer K2.
Menurut Sekjen Dewan Presidium FHI Pusat, Eko Imam Suryanto, semestinya pemerintah tidak melaksanakan tes kembali terhadap honorer K2 yang tidak lulus tes. Lantaran honorer K2 sudah pernah dites pada 2013. Pemerintah seharusnya tinggal melanjutkan program penyelesaian K2 yang sudah ada dan bukan membuat aturan baru lagi, yaitu tes.
"Saya dan kawan kawan di Presidium FHI semakin yakin bahwa pemerintahan, baik itu zaman SBY maupun sekarang era Jokowi, memang melakukan diskriminasi secara masif terhadap honorer," kata Eko kepada JPNN.com, Minggu (15/3).
Dia meminta kepada pemerintah khususnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandy untuk mengkaji ulang kebijakannya. Di antaranya dengan tidak melakukan tes kembali terhadap honorer K2, tetapi verifikasi vallidasi (verval) data lapangan yang dilakukan tim pusat dengan melibatkan unsur honorer.
Verval ini tidak hanya untuk meminimalkan data bodong, tetapi juga untuk menyelidiki apakah honorer yang bersangkutan masih aktif mengajar atau sudah tidak dipekerjakan. Selain itu juga untuk menggali data terkait pendidikan dan kompetensinya.
"Jika data yang benar sudah didapat dan sesuai denga aturan main, selanjutnya dilakukan kebijakan afirmasi, dengan mengacu pada masa mengabdi, penyesuaian kompetensi sesuai kebutuhan daerah," tandasnya.
Menurut Sekjen Dewan Presidium FHI Pusat, Eko Imam Suryanto, semestinya pemerintah tidak melaksanakan tes kembali terhadap honorer K2 yang tidak lulus tes. Lantaran honorer K2 sudah pernah dites pada 2013. Pemerintah seharusnya tinggal melanjutkan program penyelesaian K2 yang sudah ada dan bukan membuat aturan baru lagi, yaitu tes.
"Saya dan kawan kawan di Presidium FHI semakin yakin bahwa pemerintahan, baik itu zaman SBY maupun sekarang era Jokowi, memang melakukan diskriminasi secara masif terhadap honorer," kata Eko kepada JPNN.com, Minggu (15/3).
Dia meminta kepada pemerintah khususnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandy untuk mengkaji ulang kebijakannya. Di antaranya dengan tidak melakukan tes kembali terhadap honorer K2, tetapi verifikasi vallidasi (verval) data lapangan yang dilakukan tim pusat dengan melibatkan unsur honorer.
Verval ini tidak hanya untuk meminimalkan data bodong, tetapi juga untuk menyelidiki apakah honorer yang bersangkutan masih aktif mengajar atau sudah tidak dipekerjakan. Selain itu juga untuk menggali data terkait pendidikan dan kompetensinya.
"Jika data yang benar sudah didapat dan sesuai denga aturan main, selanjutnya dilakukan kebijakan afirmasi, dengan mengacu pada masa mengabdi, penyesuaian kompetensi sesuai kebutuhan daerah," tandasnya.
Sumber: JPNN
0 Response to "Pemerintahan Jokowi Dianggap Diskriminatif Terhadap Honorer K2"
Post a Comment
Terima Kasih Telah Berkunjung di Pustaka Pandani
Silahkan komentar anda,
Salam
Irfan Dani, S. Pd.Gr