Minta Pusat Terapkan Kebijakan Khusus soal Seleksi CPNS di Papua

JAKARTA - Rektor Universitas Negeri Musamus (Unmus) Merauke, Papau Philipus Betaubun beberapa hari ini bersafari ke sejumlah instansi pemerintahan pusat di Jakarta. Tujuannya adalah mendorong pemerintah mengutamakan warga asli Papua dalam seleksi calon pegawai negeri sipil di provinsi paling Timur itu.

Menurut Philipus, dirinya telah menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi agar pemerintah benar-benar punya kebijakan khusus dalam pengangkatan CPNS di Papua. Surat itu juga ditembuskan ke Presiden Joko Widodo.

Philipus menegaskan, kebijakan khusus untuk Papua itu sangat penting. “Bicara Papua itu, pembicaraan dan pelaksanaan harus sesuai, jangan pembicaraan diperhatikan tapi buktinya tidak,” katanya di Jakarta, Jumat (20/2).

Philipus mengaku sudah mendatangi KemenPAN-RB, Sekretariat Kabinet dan Kementerian Sekretaris Negara. Ia sangat berharap pemerintah bisa menerapkan kebijakan khusus dalam seleksi CPNS bagi putra asli Papua sehingga kualitas sumber daya manusia di Provinsi Cendrawasih itu segera meningkat.

Philipus menjelaskan, Unmus menjadi perguruan tinggi negeri (PTN) ‎pertama di wilayah provinsi Papua bagian selatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2010. Sejak 2011 hingga 2014, katanya, Unmus menyelenggarakan tes penerimaan CPNS untuk mengisi lowongan formasi sebanyak 146.

Namun, lanjut Philipus, dari 146 lowongan itu hanya 1 pelamar orang asli Papua dinyatakan lulus. Padahal, otonomi khusus untuk Papua ditujukan untuk peningkatan SDM di provinsi kaya sumber daya alam itu. “Kalau seperti ini terjadi berarti universitas tinggi negeri yang ada di Merauke itu dikuasai oleh orang dari luar, orang Papua hanya jadi penonton," katanya.

Philipus menegaskan, universitas yang dipimpinnya sebenarnya sudah siap membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua. Lokasi Unmus di Merauke punya peran penting untuk mendongkrak SDM warga di Papua selatan yang berbatasan dengan Papua New Guinea.

“Kami berupaya keras membantu masyarakat di wilayah Papua selatan dan Papua pada umumnya untuk dapat beranjak meninggalkan batas-batas ketertinggalan. Untuk itu, saya meminta kepada bapak presiden bahwa kerja dan hadir di tengah masyarakat itu bisa dibuktikan, buktikan bahwa ada perhatian khusus dengan hal yang terjadi di perbatasan ini," tutur Philipus.

Sumber: JPNN

Tweet