JAKARTA - Belum adanya kejelasan penanganan dan tindak lanjut tenaga honorer kategori dua (K2) yang tidak lolos tes untuk diangkat CPNS, mendorong gabungan forum honorer menggelar rakor.
Rakor yang baru saja selesai ini mengeluarkan beberapa rekomendasi. Salah satunya meminta pemerintah untuk memperhatikan dan memprioritaskan tenaga honorer K2 di daerah 3T (terpencil, terisolir/terbelakang, dan terluar).
"Pemerintah harus mengutamakan honorer K2 yang mengabdi di daerah 3T. Mereka sudah bertahun-tahun mengabdi di daerah yang jauh dari keramaian, sudah sepatutnya diberi penghargaan berupa NIP CPNS," kata Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia (FHI) Hasbi kepada JPNN, Sabtu (4/4).
Selain daerah 3T, pemerintah juga diminta memperbesar formasi untuk honorer K2 asli berusia tua, dengan melihat masa kerjanya.
Pemerintah pusat juga dideak untuk segera memberikan solusi kebijakan secara tertulis bagi tenaga K2 asli yang telah dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan formulasi kebijakan yang berperikemanusian.
"Kami berharap pemerintah memprioritas pengangkatan K2 menjadi CPNS berdasarkan kebutuhan daerah dengan mengikuti rasio pensiun PNS di masing-masing daerah. Bagi daerah yang telah melampaui 50 persen belanja pegawai dalam APBD, pengangkatannya dilakukan bertahap," tuturnya.
Rakor yang baru saja selesai ini mengeluarkan beberapa rekomendasi. Salah satunya meminta pemerintah untuk memperhatikan dan memprioritaskan tenaga honorer K2 di daerah 3T (terpencil, terisolir/terbelakang, dan terluar).
"Pemerintah harus mengutamakan honorer K2 yang mengabdi di daerah 3T. Mereka sudah bertahun-tahun mengabdi di daerah yang jauh dari keramaian, sudah sepatutnya diberi penghargaan berupa NIP CPNS," kata Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia (FHI) Hasbi kepada JPNN, Sabtu (4/4).
Selain daerah 3T, pemerintah juga diminta memperbesar formasi untuk honorer K2 asli berusia tua, dengan melihat masa kerjanya.
Pemerintah pusat juga dideak untuk segera memberikan solusi kebijakan secara tertulis bagi tenaga K2 asli yang telah dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan formulasi kebijakan yang berperikemanusian.
"Kami berharap pemerintah memprioritas pengangkatan K2 menjadi CPNS berdasarkan kebutuhan daerah dengan mengikuti rasio pensiun PNS di masing-masing daerah. Bagi daerah yang telah melampaui 50 persen belanja pegawai dalam APBD, pengangkatannya dilakukan bertahap," tuturnya.
Sumber: JPNN
0 Response to "Desak Prioritaskan Honorer K2 di Daerah Terpencil jadi CPNS"
Post a Comment
Terima Kasih Telah Berkunjung di Pustaka Pandani
Silahkan komentar anda,
Salam
Irfan Dani, S. Pd.Gr