JAKARTA - Pemerintah menyesalkan sikap beberapa pemda yang berusaha memainkan hasil tes kompetensi bidang (TKB) untuk mendongkrak nilai. Padahal maksud dari pelaksanaan TKB untuk melihat kemampuan pelamar.
"Maksud dilakukannya TKB itu sebenarnya sangat bagus. Hanya saja tujuannya disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan manipulasi," terang Asdep Perumusan Kebijakan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Arizal kepada JPNN, Rabu (11/3).
Memang, menurutnya, meski nilai TKD-nya tinggi, kalau prakteknya jelek ya susah lulus juga. Karenanya, bisa saja ada pelamar yang hasil TKD rangking satu, namun ketika praktek (TKB), hasilnya berbalik. Yang tadinya rangking satu, bisa berubah di peringkat di bawah.
"Intinya pelamar itu harus jago teori dan praktik," ucapnya. Namun, hasil TKB tidak boleh dimanipulasi.
Melihat potensi kecurangan besar, menurut Arizal, pemerintah akan memberikan pembatasan jenis jabatan yang akan di-TKB. Jadi tidak semua jabatan harus TKB.
"TKB akan kita fokuskan untuk jabatan-jabatan tertentu saja sepeti jaksa, dosen/guru, perawat, bidan, penyuluh. Posisi ini kalau hanya lihat TKD, tidak bisa menjamin SDM-nya bagus atau tidak, makanya perlu TKB," terangnya.
Sedangkan untuk jabatan administrasi, analisis keuangan, auditor, dan lain-lain tidak diperlukan TKB lagi.
"Maksud dilakukannya TKB itu sebenarnya sangat bagus. Hanya saja tujuannya disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan manipulasi," terang Asdep Perumusan Kebijakan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Arizal kepada JPNN, Rabu (11/3).
Memang, menurutnya, meski nilai TKD-nya tinggi, kalau prakteknya jelek ya susah lulus juga. Karenanya, bisa saja ada pelamar yang hasil TKD rangking satu, namun ketika praktek (TKB), hasilnya berbalik. Yang tadinya rangking satu, bisa berubah di peringkat di bawah.
"Intinya pelamar itu harus jago teori dan praktik," ucapnya. Namun, hasil TKB tidak boleh dimanipulasi.
Melihat potensi kecurangan besar, menurut Arizal, pemerintah akan memberikan pembatasan jenis jabatan yang akan di-TKB. Jadi tidak semua jabatan harus TKB.
"TKB akan kita fokuskan untuk jabatan-jabatan tertentu saja sepeti jaksa, dosen/guru, perawat, bidan, penyuluh. Posisi ini kalau hanya lihat TKD, tidak bisa menjamin SDM-nya bagus atau tidak, makanya perlu TKB," terangnya.
Sedangkan untuk jabatan administrasi, analisis keuangan, auditor, dan lain-lain tidak diperlukan TKB lagi.
Sumber: JPNN
0 Response to "TKB CPNS jadi Celah Kongkalikong"
Post a Comment
Terima Kasih Telah Berkunjung di Pustaka Pandani
Silahkan komentar anda,
Salam
Irfan Dani, S. Pd.Gr