Ketika Guru Menolak Kepala Sekolah

MENCERMATI berita penolakan guru terhadap penempatan kepala sekolah di sekolah yang bersangkutan sebagaimana terjadi di SMAN 1 Krueng Barona Jaya, SDN Garot dan TK Putra IV Aceh (Serambi, 5/3/2015), nun dalam lubuk hati penulis membuncah satu pertanyaan mendasar; kok bisa terjadi hal-hal tersebut (siswa, guru dan masyarakat kecewa, menolak, atau ingin “mempertahankan” kepala sekolah?). Penulis juga memprediksi banyak para pembaca harian ini, apalagi yang secara kasat mata tidak bisa melihat atau merasakan langsung berbagai hal yang melatarbelakangi persistiwa peniolakan dan keinginan untuk “mempertahankan” sang kepala sekolah pada sekolah-sekolah tersebut di atas. Namun yakinlah, bahwa munculnya peristiwa tersebut bukan tanpa sebab.

Peristiwa-peristiwa tersebut bisa muncul dan terjadi karena banyak hal/faktor yang mempengaruhinya. Sesuai dengan kapasitas penulis sebagai mantan kepala sekolah yang kini bertugas sebagai pengawas sekolah, dalam kesempatan ini, berdasarkan pengalaman empiris selama beberapa tahun sebagai kepala sekolah dan juga sebagai pengawas sekolah, palingb tidak ada dua faktor penting yang menjadi pemicu bagi mencuatnya aksi penolakan dan atau berupaya “mempertahankan” kepala sekolah? Kedua hal/faktor tersebut adalah faktor internal dari dalam diri kepala (calon kepala) sekolah, dan faktor eksternal dari luar sekolah.

Faktor internal yang muncul dari dalam diri sang kepala (calon kepala) sekolah bisa saja berupa performance (penampilan prilaku; cara bergaul, cara berbicara, cara mengajak/memerintah, dan berbagai prilaku lainnya), dan sikap/kepribadian yang tercermin dalam ucapan, tindak tanduk, tutur sapa, care atau rasa kepedulian dan sebaginya). Faktor internal ini lah yang selanjutnya menjadi bagian dalam diri kepala (calon kepala) sekolah yang dimanifestasikan dalam bentuk style (gaya) kepemimpinannya.

Pemegang kendali
Disadari atau tidak, gaya seorang kepala sekolah memberikan akibat yang sangat luar biasa terhadap komunitas dan atmosfir di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Dalam penelitian Fajriani dkk (2013) diungkapkan bahwa kepala sekolah merupakan pemegang kendali kekuasaan dalam sebuah sekolah, sehingga keberadaannya sangat berpengaruh terhadap kinerja guru. Kepala sekolah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan rekan-rekan guru yang merupakan pihak yang dipimpinnya dalam sebuah organisasi kependidikan.

Di samping itu, kepala sekolah juga bertanggung jawab atas manajemen sekolah yang secara langsung berhubungan dengan praktik belajar mengajar di sekolah. Kepala sekolah selanjutnya dapat disebut sebagai pemimpin pendidikan. Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah hendaknya dapat memahami dan memanfaatkan persamaan dan perbedaan di antara guru dan personil pendidikan lainnya untuk meningkatkan kinerja dan etos kerja para guru.

Seorang pemimpin dalam rangka memimpin tentunya memiliki cara atau teknik tersendiri dalam menjalankan suatu bentuk usaha kepemimpinan. Suatu cara atau teknik dalam menjalankan suatu kepemimpinan tersebut itulah yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan. Ada beberapa orang yang memang memiliki bakat kepemimpinan, namun ada beberapa orang yang mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang dimilikinya. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh para pemimpin, sering kali merupakan fungsi atau bagian dari kepribadian mereka sendiri. Maka dari itu para pemimpin cenderung mempunyai gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kepribadian mereka. Seringkali gaya kepemimpinan yang digunakan hanya satu atau beberapa saja dan digunakan untuk semua aspek permasalahan yang dihadapi.

Gaya kepemimpinan kepala sekolah yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah mengacu pada pengertian Hersey dan Blancard (1982) yaitu gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang ditampilkan seorang pemimpin ketika mencoba mempengaruhi tingkah laku orang lain seperti yang akan dipersepsikan oleh orang-orang yang akan dipengaruhi oleh pemimpin tersebut. Gaya kepemimpinan ini terbagi pada dua kecenderungan yaitu, berorientasi pada tugas (task behavior) dan berorientasi pada hubungan (relationship behavior).

Kedua gaya kepemimpinan tersebut sama pentingnya dalam mengendalikan sekolah. Seperti dua sisi mata uang, keduanya tak bisa dipisahkan, harus seiring dan sejalan, dilaksanakan secara proporsional (seimbang). Apabila dalam kepemimpinannya seorang kepala sekolah hanya cenderung atau lebih mementingkan salah satu dari keduanya, maka dikhawatirkan komunitas dan atmosfir yang terjadi di lingkungan sekolahnya tidak dapat terkondisikan dengan baik. Hasilnya adalah kemungkinan saja seperti yang diungkapkan pada peristiwa di atas. Bisa jadi, antara menolak atau upaya mempertahankan kepala sekolah, adalah sebagai manifestasi dari gaya kepemimpinan kepala sekolah.

Karena, mungkin saja, apabila seorang kepala sekolah lebih cenderung berorientasi pada tugas (task behavior) dan meninggalkan pentingnya membangun hubungan (relationship behavior) antarsemua warga sekolah (siswa, guru, pegawai, komite dan stakeholder lainnya), maka akan muncullah aksi “penolakan”. Namun sebaliknya, apabila seorang kepala sekolah, dalam kepemimpinannya disamping berorientasi pada tugas (task behavior) juga tetap menjaga dan mengembangkan pola interkasi atau hubungan (relationship behavior), maka bisa dipastikan siswa, guru, pegawai, komite dan stakholder yang ada pada sekolah tersebut akan senantiasa “merindukan” dan mempertahankan sang kepala sekolah tersebut.

Faktor eksternal
Selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri (calon) kepala sekolah. Faktor ini juga tak kalah pentingnya memberikan andil bagi munculnya aksi penolakan atau mempertahankan kepala sekolah. Faktor eksternal ini erat kaitannya dengan dua faktor lainnya yaitu faktor manusia dan faktor kebijakan.

Faktor manusia ialah adanya seseorang atau sekelompok orang, yang, karena satu dan lain hal, merasa tidak cocok, merasa kurang sreg, iri hati, pernah tersinggung atau tersakiti/terzalimi oleh kepala sekolah, maka ia pun, baik secara individual atau mempengaruhi orang-orang lainnya untuk menolak kepemimpinan kepala sekolah. Ada benang merah antara faktor ini dengan pentingnya kepala sekolah menerapkan, menjaga dan meningkatkan gaya relationship behavior, menjaga hubungan baik dengan seluruh warga sekolah.

Faktor kedua adalah faktor kebijakan, yaitu munculnya kebijakan yang disuguhkan oleh instansi terkait. Akibat kebijakan yang tidak merujuk pada peraturan misalnya, seringkali barakibat pada ketidakpercayaan dan sekaligus kekecewaan para stakeholder sekolah kepada instansi pembuat kebijakan tersebut. Oleh karena para stakeholder sekolah tidak dapat “menyalurkan” rasa ketidakpercayaaan dan kekecewaan tersebut secara langsung kepada pimpinan instansinya, maka yang dilakukan adalah berdemonstrasi mogok belajar, atau menolak kehadiran (calon) kepala sekolah.

Tepat apa yang ditegaskan oleh Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh, Drs Ramli Rasyid MPd yang mengimbau kita para pengambil kebijakan dan pelaku/praktisi kependidikan untuk senantiasa berpegang pada aturan yang berlaku.

Dalam konteks ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010. Di sana telah diatur tentang bagaimana seharusnya mempersiapkan, melatih, mengangkat, mengembangkan/meningkatkan keprofesian, dan memberhentikan kepala sekolah. Dengan kata lain, melalui aturan ini pemerintah ingin menempatkan seorang pemimpin (kepala sekolah) yang benar-benar ahli (bukan ahli famili) dan tidak atas dasar lain yang tidak bersinggungan dengan upaya peningkatan kinerja dan kuatnya kepemimpinan kepala sekolah. Wallahu a’lam.

* Achmad Ghozin, Pengawas Sekolah Madya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Banda Aceh. Email: aghozin_2804@yahoo.co.id

Sumber: tribunnews

Tweet