Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (tengah) mencium tangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani (kanan) disaksikan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir (kiri) sebelum sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/3). (Antara Foto/Andika Wahyu)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi memastikan tak ada lagi pungutan atau praktik percaloan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Tanah Air. Meski bisa mengatur kelulusan, mantan Politisi Hanura itu secara tegas akan menolak CPNS titipan pejabat maupun ibu kandungnya sendiri.
"Sejak Oktober (2014) tes CPNS tidak pakai uang lagi. Saya jamin tidak ada celah lagi (bagi calo)," ujarnya di Jakarta, Kamis (2/4).
"Pak Jokowi tidak memberi toleransi, termasuk untuk putrinya. Kalau dia mau bisa suruh saja saya, tapi tidak mau dia. Saya bisa atur (Kahiyang Ayu lulus tes CPNS), tapi dia tidak mau," jelasnya.
Dalam seleksi PNS, kata Yuddy, tidak ada lagi proses tatap muka atau wawancara antara penguji dan CPNS guna menghindari konflik kepentingan. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga dilarang keras menunda-nunda pengumuman hasil tes CPNS agar tidak ada lagi titipan pejabat di tengah proses seleksi.
"Jangan kira tidak banyak yang minya tolong saya. Ibu saya juga (menitipkan CPNS). Saya minta maaf sama dia sampai cium tangan karena ada saudara yang minta, saya tidak mau memberi," ucap Yuddy.
Sebagai informasi, Kementerian PAN dan RB pernah menyampaikan penangguhan sementara penerimaan PNS pada tahun ini. Kecuali untuk lima bidang utama, yakni tenaga pengajar atau guru, tenaga medis, agraria, infrastrukturAgraria, infrastruktur, dan maritim.
"Moratorium jangan bayangkan sama sekali tidak ada. Itu cuma evaluasi penghentian laju penerimaan yang tidak terkendali," jelas Yuddy.
Dia menambahkan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah saat ini tidak bisa sembarangan membuka lowongan. Yuddy menjelaskan setiap entitas negara wajib menyampaikan disain formasi kepegawaian untuk jangka waktu lima tahun ke depan untuk dikaji urgensinya oleh Kementerian PAN dan RB.
"Tidak mungkin bisa diberikan (izin) kalau jumlahnya sangat besar," katanya.
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi memastikan tak ada lagi pungutan atau praktik percaloan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Tanah Air. Meski bisa mengatur kelulusan, mantan Politisi Hanura itu secara tegas akan menolak CPNS titipan pejabat maupun ibu kandungnya sendiri.
"Sejak Oktober (2014) tes CPNS tidak pakai uang lagi. Saya jamin tidak ada celah lagi (bagi calo)," ujarnya di Jakarta, Kamis (2/4).
Saya bisa atur anak presiden lulus tes PNS, tapi Presiden Jokowi tidak mauYuddy ChrisnandiMenurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menginstruksikan agar praktik percaloan yang selama ini terjadi dalam seleksi CPNS dihapuskan. Bahkan ketika Kahiyang Ayu gagal tes CPNS Pemkot Surakarta pada Desember 2014, Jokowi menolak perlakuan istimewa kepada putrinya itu.
"Pak Jokowi tidak memberi toleransi, termasuk untuk putrinya. Kalau dia mau bisa suruh saja saya, tapi tidak mau dia. Saya bisa atur (Kahiyang Ayu lulus tes CPNS), tapi dia tidak mau," jelasnya.
Dalam seleksi PNS, kata Yuddy, tidak ada lagi proses tatap muka atau wawancara antara penguji dan CPNS guna menghindari konflik kepentingan. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga dilarang keras menunda-nunda pengumuman hasil tes CPNS agar tidak ada lagi titipan pejabat di tengah proses seleksi.
"Jangan kira tidak banyak yang minya tolong saya. Ibu saya juga (menitipkan CPNS). Saya minta maaf sama dia sampai cium tangan karena ada saudara yang minta, saya tidak mau memberi," ucap Yuddy.
Sebagai informasi, Kementerian PAN dan RB pernah menyampaikan penangguhan sementara penerimaan PNS pada tahun ini. Kecuali untuk lima bidang utama, yakni tenaga pengajar atau guru, tenaga medis, agraria, infrastrukturAgraria, infrastruktur, dan maritim.
"Moratorium jangan bayangkan sama sekali tidak ada. Itu cuma evaluasi penghentian laju penerimaan yang tidak terkendali," jelas Yuddy.
Dia menambahkan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah saat ini tidak bisa sembarangan membuka lowongan. Yuddy menjelaskan setiap entitas negara wajib menyampaikan disain formasi kepegawaian untuk jangka waktu lima tahun ke depan untuk dikaji urgensinya oleh Kementerian PAN dan RB.
"Tidak mungkin bisa diberikan (izin) kalau jumlahnya sangat besar," katanya.
Sumber: CNNIndonesia
0 Response to "Menteri Yuddy Jamin Seleksi PNS Tak Lagi Pakai Uang"
Post a Comment
Terima Kasih Telah Berkunjung di Pustaka Pandani
Silahkan komentar anda,
Salam
Irfan Dani, S. Pd.Gr