Tanpa toleransi bagi instansi terlambat umumkan CPNS

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menegaskan tidak akan memberi toleransi bagi lembaga dan instansi yang terlambat mengumumkan hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

"Toleransi yang diberikan adalah zero tolerance atau tidak ada toleransi untuk memperlama pengumuman CPNS karena hasilnya semua sudah diberikan kepada lembaga terkait," kata Yuddy Chrisnandi usai menghadiri temu alumnus Unpad di salah satu kawasan lapangan Golf di Jakarta, Minggu sore.

Ia menjelaskan jika banyak pemerintah daerah yang belum mengumumkan CPNS, maka pengumuman akan diambil alih langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) melalui pengumuman pusat.

"Jika sudah diperingatkan namun masih belum ada tindakan, maka akan diumumkan oleh pusat yaitu KemenpanRB," kata Yuddy.

Hal ini menurutnya untuk menghindari korupsi dan nepotisme yang terjadi terkait pengumuman.

Yuddy khawatir jika alasan untuk menunda pengumuman adalah karena oknum yang memanfaatkan situasi dan jabatan untuk memasukkan beberapa orang ke dalam beberapa formasi.

"Hal ini dilakukan agar tidak ada main-main dalam hal mengatur posisi tawar menawar jabatan formasi untuk memasukkan oknum-oknum tertentu, karena hal itu bisa jadi kesengajaan dari pihak tertentu," tuturnya.

Ia mempertegas bahwa dengan adanya contoh dari putri Presiden Joko Widodo yang memang tidak ada keistimewaan ketika menjalani tes CPNS.

"Contohnya putri Pak Presiden, ia tidak lolos CPNS dan memang tidak ada perlakuan istimewa terkait jabatan dari orang tuanya, ini contoh yang nyata serta transparan," ujarnya.

Sebelumnya, Yuddy pernah mengingatkan bahwa pengumuman CPNS paling lambat adalah akhir Februari 2015 untuk semua instansi.

Namun, hingga saat ini masih banyak hasil tes CPNS yang belum diumumkan dan kebanyakan adalah dari pemerintah provinsi.

Sumber: Antara

loading...

(function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById'; var i=d[ce]('iframe');i[st][ds]=n;d[gi]("M283033ScriptRootC165025")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M283033ScriptRootC165025");}var dv=iw[ce]('div');dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=165025;c[ac](dv); var s=iw[ce]('script');s.async='async';s.defer='defer';s.charset='utf-8';s.src="//jsc.mgid.com/p/u/pustaka.pandani.web.id.165025.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();