Penundaan Pengumuman Seleksi CPNS Tahun 2014 Menuai Kecurigaan

Penundaan pengumuman seleksi calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2014 menuai kecurigaan ada kecurangan dalam proses penerimaan. DPR meminta panitia seleksi CPNS 2014 di pusat dan daerah segera mengumumkan hasilnya kepada publik.

Kecurigaan publik muncul karena selama ini proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sarat kecurangan. Publik khawatir oknum pejabat dan panitia seleksi tak kunjung mengumumkan hasil seleksi untuk mencoba memanipulasi daftar kelulusan CPNS.

”Memang proses seleksi dan penilaiannya sudah terkomputerisasi, menutup peluang kecurangan terjadi. Namun, kalau pengumuman hasil seleksi terus terlambat, publik bisa menduga-duga kecurangan kembali terjadi sekalipun sistemnya sudah terkomputerisasi,” kata Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Rambe Kamarulzaman, Minggu (1/2).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi periode 2011-2014 Azwar Abubakar bersama Wakil Menpan dan RB Eko Prasodjo mengembangkan sistem seleksi CPNS berbasis komputer untuk mencegah kecurangan. Dalam seleksi CPNS Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah, tahun 2014, putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, gagal lolos karena tidak memenuhi standar penilaian tes wawasan kebangsaan.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal mengatakan, proses seleksi sampai pengumuman hasil seharusnya lebih cepat berkat sistem komputerisasi yang diterapkan mulai tahun 2014. ”Kalau menggunakan teknologi canggih justru jadi lambat, ini kan mengundang pertanyaan publik,” katanya.

Mustafa khawatir keterlambatan penerimaan CPNS berdampak negatif terhadap roda pemerintahan. Menurut dia, penerimaan CPNS disesuaikan dengan kebutuhan setiap instansi pemerintah untuk menggantikan pegawai yang pensiun atau mengisi kekurangan personel.

”Jika pegawai baru tidak kunjung masuk, jelas akan berdampak terhadap jalannya pemerintahan, terutama bisa berdampak negatif terhadap pelayanan publik oleh pemerintah,” ujarnya.

Mustafa mengatakan, DPR akan segera meminta penjelasan kepada panitia seleksi CPNS 2014 serta Kemenpan dan RB terkait keterlambatan pengumuman hasil tes CPNS itu. ”Jangan sampai ada permainan lagi di balik penerimaan CPNS,” kata Mustafa.
Konflik kepentingan

Kelambanan pengumuman CPNS formasi tahun 2014 sejumlah instansi pemerintah pusat dan daerah juga menjadi perhatian khusus Kemenpan dan RB. Pemerintah daerah lambat mengumumkan hasil seleksi CPNS tersebut diduga karena ada konflik kepentingan.

Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi, yang ditemui di sela-sela kunjungan kerja di Solo, mengungkapkan, masih ada 56 instansi pemerintah pusat dan daerah yang belum mengumumkan hasil seleksi CPNS. Instansi tersebut antara lain Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Narkotika Nasional, serta 52 instansi pemerintah daerah.

Menurut Yuddy, ada tendensi panitia seleksi lokal mencari-cari celah untuk mencurangi hasil tes CPNS tersebut. Ia mencontohkan, ada instansi pemerintah daerah di kabupaten tertentu belum juga mengumumkan hasil seleksi CPNS karena ada anak pejabat yang tidak lulus.

Proses seleksi CPNS 2014 telah menggunakan sistem komputerisasi yang sangat ketat dan sulit dicurangi. Peserta seleksi CPNS akan langsung gugur begitu tidak memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dalam sistem sehingga seharusnya proses pengumuman pun berlangsung cepat.

”Dari panitia seleksi nasional, 99,9 persen sudah (diserahkan). Paling banyak (instansi) di daerah. Tidak mengumumkan karena ada conflict of interest (konflik kepentingan),” kata Yuddy.

Yuddy menyatakan, pihaknya menetapkan tenggat seminggu bagi semua instansi tersebut untuk mengumumkan hasil seleksi CPNS 2014 dan menyiapkan sanksi bagi yang melanggar. ”Saya sudah membuat surat, sudah saya tanda tangani. Mungkin Senin baru sampai ke instansi-instansi untuk segera diumumkan. Kami kasih batas waktu tujuh hari,” ujarnya.

Menurut pengajar Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Solo, Didik G Suharto, seleksi CPNS berbasis komputer lebih menjamin transparansi dan obyektivitas hasil tes. Namun, sistem komputerisasi itu belum menjamin 100 persen proses seleksi CPNS terbebas dari intervensi pejabat ataupun panitia pelaksana.

Sumber: tribunnews

Tweet