Alex Indra Lukman: Perlakuan Pemerintah ke Sumbar Tak Adil

PLTA Maninjau

JAKARTA - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) I Sumatera Barat (Sumbar), Alex Indra Lukman mempertanyakan kebijakan Pemerintah Pusat yang bisa memberikan dana kompensasi kepada Provinsi Riau dengan alasan sebagai daerah penghasil minyak.

Sumbar menurut Alex, mestinya juga diperlakukan sama karena surplus energi listrik, beras dan sayur-sayuran yang juga memasok sejumlah daerah di Sumatera bahkan Pulau Jawa.

"Kalau Provinsi Riau bisa diberi kompensasi sebagai penghasil minyak, kenapa Sumbar tidak diberi kompensasi sebagai daerah pemasok listrik, beras dan sayuran-sayuran ke Provinsi Riau, Jambi bahkan sampai ke Jakarta?" tanya Alex Indra Lukman, saat dihubungi JPNN, Selasa (16/12).

Pentingnya wacana tersebut diapungkan, lanjut Alex, karena listrik, beras dan sayuran tidak kalah pentingnya dengan BBM. Kalau BBM dikonsumsi mayoritas oleh kalangan masyarakat menengah ke atas, maka listrik, beras dan sayuran dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat.

Artinya menurut Alex, komoditi yang dihasilkan oleh Sumbar relatif lebih vital di banding BBM yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ke atas.

"Perbandingannya, kalau kita tidak punya BBM, masih bisa melakukan aktivitas secara konvensional. Tapi kalau tidak ada beras, masyarakat mau makan apa? Dan kalau Sumbar tidak alirkan listrik ke Kota Pekanbaru, gelap-gulita juga kota itu," kata politikus PDI Perjuangan ini.

Fakta yang lebih memiriskan hati, kata dia, justru sejumlah Nagari (Desa) yang terletak berdekatan dengan sejumlah pembangkit tenaga listrik di Ranah Minang tetap saja gelap-gulita di malam hari, sementara bentangan kabel listrik tegangan tinggi berjejer di antara Nagari-Nagari.


"Saya dapati anak-anak usia sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan harus menggunakan lampu minyak untuk belajar di malam hari. Begitu juga aktivitas sejumlah musala dan masjid seperti di pinggiran Danau Maninjau dilangsungkan hanya dengan penerangan lampu minyak. Padahal di situ ada pembangkit tenaga listrik yang menggunakan air Danau Maninjau," ungkap Alex.

Kepincangan perlakuan antara sikap Pemerintah Pusat terhadap Provinsi Riau dengan Sumbar tersebut tidak bisa dibiarkan berlama-lama.

"Fakta tersebut harus sesegera mungkin dikomunikasikan kepada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla agar surplus listrik, beras, sayuran bahkan air mineral sebagai titipan Illahi tersebut bisa memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi Anak Nagari di Minangkabau," harap anggota Komisi IX DPR RI itu.

Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar ini, keterbatasan listrik dalam jangka waktu panjang bisa mematikan ikon Sumbar sebagai kawasan industri otak.

"Di era sekarang, siang hari saja tidak lagi cukup waktu untuk belajar dan beraktivitas. Makanya ketersediaan listrik hingga ke pelosok-pelosok Nagari dewasa ini sangat penentukan tingkat kecerdasan masyarakat. Karena itu pula listrik jadi indikator tingkat kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Sumber: JPNN

loading...

(function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById'; var i=d[ce]('iframe');i[st][ds]=n;d[gi]("M283033ScriptRootC165025")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M283033ScriptRootC165025");}var dv=iw[ce]('div');dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=165025;c[ac](dv); var s=iw[ce]('script');s.async='async';s.defer='defer';s.charset='utf-8';s.src="//jsc.mgid.com/p/u/pustaka.pandani.web.id.165025.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();