"Jokowi Presiden Ke-7 RI" Itu Error

KOMPAS - Ujaran "Jokowi Presiden ke-7" dinilai error. Demikian dikatakan dosen Matematika Institut Teknologi Bandung (ITB), Hendra Gunawan.

Pernyataan Hendra tak berhubungan dengan sikap politiknya. Dia bukan bagian dari Jokowi haters. Dia hanya mengatakan bahwa pemilihan kalimat "Jokowi Presiden ke-7" tidak tepat.

"Menurut saya, istilah 'Presiden ke-7 RI' itu error," demikian kicaunya lewat Twitter, Senin (20/10/2014).

Menurut Hendra, pemilihan ujaran itu perlu dipertimbangkan lagi. Ujaran tersebut pun tidak salah total, tetapi harus melihat cara pencatatannya, apakah menurut orang atau periodenya.

"Kalau pakai istilah Presiden ke-7, pemilu yang akan datang memilih presiden keberapa? Kalau Anda jawab ke-8, berarti orangnya harus beda dong? Padahal, bisa sama," imbuhnya.

Menurut Hendra, urutan presiden tidak dihitung dari urutan individu yang menjabatnya, tetapi dari urutan pemilu yang diselenggarakan untuk memilih sang presiden itu.

"Yang benar, (Jokowi) adalah orang ke-7 yang menjadi Presiden RI. Jokowi menjadi Presiden ke-16!" tulis Hendra.

Presiden pertama dan kedua adalah Soekarno, sementara Presiden ke-3 hingga ke-10 adalah Soeharto.

Habibie menjadi Presiden ke-11. Gus Dur menjadi Presiden ke-12. Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden ke-13. Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden ke-14 dan ke-15.

Menurut Hendra, jika kita menyebut Jokowi sebagai Presiden ke-7, maka penyebutan urutan presiden di Israel bisa membingungkan karena satu orang bisa dua kali menjabat, tetapi tak berurutan.

Sebagai contoh, Yitzhak Rabin menjabat sebagai Presiden Israel pada 1974-1977 dan 1992-1995. Sementara itu, Benjamin Netanyahu menjabat sebagai Presiden Israel dari 1996-1999 dan 2009 hingga saat ini.

Meski demikian, secara bercanda, Hendra mengatakan, "Kalau menurut numerolog, presiden ke-7 atau ke-16 sama saja karena 1 + 6 = 7."

Sumber: kompas

loading...

(function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById'; var i=d[ce]('iframe');i[st][ds]=n;d[gi]("M283033ScriptRootC165025")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M283033ScriptRootC165025");}var dv=iw[ce]('div');dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=165025;c[ac](dv); var s=iw[ce]('script');s.async='async';s.defer='defer';s.charset='utf-8';s.src="//jsc.mgid.com/p/u/pustaka.pandani.web.id.165025.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();