141 Pemda Tidak Dapat Alokasi CPNS Baru

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) resmi menutup permohonan kuota CPNS baru. Hasilnya sebanyak 141 pemerintah daerah mulai dari jenjang provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan tidak mendapatkan alokasi CPNS baru.

Rincian 141 instansi pemda yang tidak mendapatkan alokasi CPNS baru itu tersebar dari seluruh penjuru Indonesia. Seluruhnya terdiri dari 6 instansi provinsi, 106 instansi kabupaten, dan 29 instansi kota.

Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Komunikasi Publik Kemen PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, ke-141 instansi pemda itu tidak mengusulkan kuota CPNS baru 2014 hingga masa permohonan ditutup.

"Selain itu juga ada enam instansi pusat yang tidak mengajukan permohonan kuota CPNS baru," tandasnya kemarin.

Ia mengatakan instansi pusat maupun daerah yang tidak mengajukan permohonan kuota CPNS baru, otomatis tidak akan menggelar tes CPNS 2014. Sedangkan instansi-instansi yang mengajukan kuota CPNS baru, saat ini masih dalam tahap analisis di Kemen PAN-RB.

Herman mengatakan hasil analisis itu bisa mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan CPNS baru dari instansi pengusul. Kalaupun nanti dikabulkan, jumlah kuotanya juga belum tentu sama dengan kuota yang dimohonkan. Dia berharap akhir Juni ini, analisis di Kemen PAN-RB sudah beres. Sehingga bisa diketahui dengan pasti, instansi mana saja yang menyelenggarakan tes CPNS komplit dengan kuota dan formasinya.

Dia menjelaskan tidak ada alasan resmi yang masuk ke Kemen PAN-RB kenapa seratus lebih instansi pemda tadi tidak mengusulkan permohonan kuota CPNS baru. Herman hanya mengatakan, perkiraan sementara instansi itu tidak mengusulkan kuota CPNS baru karena komposisi aparaturnya masih cukup.

Herman menjelaskan, instansi tidak bisa menyebutkan membutuhkan CPNS baru padahal aslinya mencukupi. Sebab Kemen PAN-RB meminta instansi melampirkan hasil analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai, saat meminta jatah kuota CPNS baru.

Alasan lain instansi tidak meminta kuota CPNS baru adalah, pertimbangan keuangan daerah. Dia mengatakan sudah ada komitmen bahwa instansi dengan anggaran gaji pegawainya lebih dari 50 persen di APBD, tidak boleh mengajukan permohonan kuota CPNS baru.

"Anggaran negara harus didominasi untuk pelayanan publik. Tidak boleh dihabiskan untuk gaji PNS," katanya.

Bagi masyarakat di daerah yang tidak menyelenggarakan tes CPNS, jalan satu-satunya untuk menjadi abdi negara adalah melamar di instansi pusat. Alternatif untuk melamar di instansi pemda di luar domisili, masih diatur regulasinya.

Herman mengatakan pada prinsipnya semua warga Indonesia berhak mengikuti tes CPNS di instansi pusat maupun daerah manapun. Tetapi dia mengatakan perlu ada regulasi baku untuk mengaturnya.

Seperti diketahui, tes CPNS tahun ini membuka lowongan 65 ribu kursi. Rinciannya adalah 25 ribu kursi untuk instansi pusat dan 40 ribu untuk instansi daerah. Selain itu juga ada lowongan 35 ribu kursi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) alias pegawai kontrak. Rinciannya 10 ribu lowongan pegawai kontrak untuk instansi pusat dan 25 ribu lowongan untuk pemda. (wan)

Pemda Yang Tidak Minta Kuota CPNS 2014

Pemerintah Provinsi :
1. Pemprov Aceh
2. Pemprov Sumatera Utara
3. Pemprov Sulawesi Barat
4. Pemprov Sulawesi Utara
5. Pemprov Gorontalo

Pemerintah Kabupaten/Kota (di Jawa Timur) :
1. Kab. Gresik
2. Kab. Jember
3. Kab. Lumajang
4. Kab. Mojokerto
5. Kab. Nganjuk
6. Kab. Ngawi
7. Kab. Pacitan
8. Kota Batu
9. Kota Kediri
10. Kota Mojokerto
11. Kota Probolinggo

Pemerintah Kabupaten/Kota (di Jawa Tengah) :
1. Kab. Karanganyar
2. Kab. Kudus
3. Kab. Rembang
4. Kab. Wonosobo

Pemerintah Kabupaten/Kota (di Jogjakarta) :
1. Kab. Bantul

Keterangan :
- Jumlah pemprov yang diberikan formasi : 28 provinsi (total 34 provinsi)
- Jumlah kabupaten yang diberikan formasi : 309 kabupaten (total 415 kabupaten/kabupaten administrasi)
- Jumlah kota yang diberikan formasi : 68 kota (total 97 kota/kota administrasi)

Sumber : Kementerian PAN-RB

loading...

(function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById'; var i=d[ce]('iframe');i[st][ds]=n;d[gi]("M283033ScriptRootC165025")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M283033ScriptRootC165025");}var dv=iw[ce]('div');dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=165025;c[ac](dv); var s=iw[ce]('script');s.async='async';s.defer='defer';s.charset='utf-8';s.src="//jsc.mgid.com/p/u/pustaka.pandani.web.id.165025.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();